Tajuk Rencana

Pejabat Negara Ngapain Kampanye?

Presiden, wakil presiden, dan menteri menjadwalkan berkampanye untuk partainya masing-masing. Untuk keperluan itu, mereka akan cuti yang dijadwal bergilir.
Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebab, UU Pemilu memang memperbolehkan para pejabat berkampanye untuk parpol masing-masing. UU pula yang mengharuskan mereka cuti selama berkampanye. Dengan syarat, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ada dua hal yang perlu dicermati.

Pertama, ketika menjadi pejabat negara, pemimpin parpol seharusnya mencairkan hubungannya dengan parpol mereka. Mereka harus mengutamakan posisinya sebagai pejabat negara yang harus fokus untuk bekerja demi negara dan bangsanya.
Patutkah jika presiden dan wapres memimpin para menterinya dan harus tunduk kepada presiden dan Wapres, namun di saat kampanye mereka saling sindir. Bahkan, saling kecam dan membeber kelemahan masing-masing.Memang tidak ada yang salah karena aksi mereka di ajang kampanye itu tidak melanggar UU, bahkan memperbolehkan. Hanya, itu tetap saja tidak baik karena telah memberikan contoh yang tidak baik bagi pendidikan politik.

Kedua, kepemimpinan di pemerintahan haruslah tidak boleh diganggu kepentingan apa pun, mereka harus bekerja sepenuh hati. Tidak boleh diganggu kepentingan lain, termasuk kepentingan parpol.

Meskipun itu tidak melanggar UU- para pejabat tidak perlu ikut berkampanye. Urusan kampanye serahkan saja kepada parpol masing-masing. Itu juga menjadi contoh bagi parpol-parpol. Bahwa, untuk menarik massa, parpol tidak perlu bergantung kepada pemimpin mereka yang sedang menjadi pejabat negara. Biarkan pejabat negara bekerja. Biarkan mereka fokus pada pekerjaannya. Biarkan presiden, wapres dan para mentri bekerja memimpin pemerintahan asal parpol bekerja membantu presiden menjalankan roda pemerintahan.

Masyarakat sekarang sudah semakin pintar. Mendukung dalam pemilu tidak lagi disebabkan pesona dan daya tarik pemimpin parpol yang sedang menjadi presiden, Wapres, dan menteri. Dukungan dalam pemilu bergantung pada kinerja parpol selama lima tahun terakhir. Apakah wakil mereka di parlemen atau wakil parpol di kursi presiden, Wapres, dan menteri dapat memajukan negara dan bangsa. Kalau dukungan pemilih karena pesona pejabat negara, mestinya angka golput tidak besar. Nyatanya, angka golput dari pemilu ke pemilu terus membengkak

(Haryo Pinandito 153070025)